Home Cara Registrasi Registrasi Profil Rim > Profil Dik > Info Pendaftar > Buku Tamu Jejaring Sosial Contact us

STAF SUMBER DAYA MANUSIA POLRI
BIRO PENGENDALIAN PERSONEL
BAGIAN PENYEDIAAN PERSONEL
PERHATIAN !!! JANGAN PERCAYA PADA SIAPAPUN YANG MENAWARKAN KELULUSAN
DALAM SELEKSI MENJADI ANGGOTA POLRI DENGAN MEMINTA IMBALAN SEJUMLAH UANG.

PRESTASI POLRI DI BIDANG REKRUITMEN

PENINGKATAN KINERJA SDM POLRI
DI BIDANG REKRUITMEN

Oleh
Brigjen Pol. Drs. DOLLY BAMBANG HERMAWAN

 

I. Pendahuluan

Grand design reformasi birokrasi nasional dalam bentuk Peraturan Menpan No.15/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, merupakan cetak biru reformasi hingga tahun 2025. Reformasi birokrasi nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional. Kunci sukses reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh pegawai adalah apabila seluruh aparatur negara mampu mengubah mindset dan cultural set, termasuk partisipasi masyarakat.      
Berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional, Mabes Polri, telah mengusulkan dokumen usulan Reformasi Birokrasi Polri yang meliputi 5 program, diantaranya program unggulan melalui quick wins, yaitu quick response samapta Polri, transparansi pelayanan SIM, STNK dan BPKB, transparansi pelayanan penyidikan, dan transparansi rekruitmen personel Polri. Program tersebut merupakan produk utama Polri yang mempunyai daya ungkit kuat (key leverage) dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, dan dapat direalisasikan serta hasilnya bisa diukur.       
Salah satu program unggulan tersebut, yakni program transparansi rekruitmen anggota Polri, telah mendahului kementrian dan lembaga pemerintah lainnya dalam mewujudkan tujuan reformasi birokrasi nasional. Hal tersebut, dibuktikan melalui prestasi Polri dalam mewujudkan penerimaan calon anggota Polri melalui prinsip-prinsip penerimaan yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis, yang dirintis sejak tahun 2007. Sedangkan grand design reformasi birokrasi nasional baru dirintis pada tahun 2008. Ini artinya, Polri telah mendahului dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Komitmen Polri dalam mewujudkan rekruimen yang bersih, transparan, akuntabel mendapat penghargaan dari MURI melalui penganugrahan kepada Polri atas prestasi pemrakarsa penyelenggaraan seleksi personel Polri secara bersih, transparan dan akuntabel. Selanjutnya pada tahun 2008, diakui oleh Sucofindo International Certification Services melalui penghargaan ISO 9001:2000 dalam menerapkan sistem manajemen mutu pada proses penerimaan Taruna Akpol Tingkat Pusat. Pada tahun 2010, Staf Deputi Sumber Daya Manusia Polri berhasil meningkatkan prestasi tersebut, melalui perolehan ISO 9001:2008 pada proses penerimaan Perwira Polri Sumber Sarjana Tingkat Pusat dan keberhasilan dalam meningkatkan ISO 9001:2000 menjadi ISO 9001:2008 pada proses penerimaan Taruna Akpol Tingkat Pusat.

II. Program unggulan dalam rekruitmen dan seleksi

Program unggulan dalam rekruitmen dan seleksi penerimaan anggota Polri, yakni:

1. Dilibatkannya pengawas eksternal (controlle extern) dan internal (controlle intern). Controlle intern dilakukan oleh organ-organ yang terletak dalam tubuh organisasi Polri, seperti: Itwasum dan Div Propam. Sedangkan controlle extern dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan yang terletak diluar tubuh Polri yang bersifat independent, yang dilaksanakan oleh kekuatan-kekuatan sosial politik, seperti: Kompolnas, lembaga-lembaga perwakilan rakyat,partai-partai, media pers, LSM, dsb.

2. Menerapakan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.
Sejak tahun 2008 dan tahun 2009, kemudian ditingkatkan pada tahun 2010, seleksi penerimaan calon Taruna Akpol di tingkat pusat sudah menerapkan standar internasional sistem manajemen mutu ISO 9001. Sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 merupakan proses pengelolaan organisasi yang mencakup perencanaan, penerapan, evaluasi dan penyempurnaan yang ditujukan untuk menghasilkan output/kinerja/layanan yang sesuai dengan harapan pelanggan/pengguna/masyarakat. Semua proses seleksi anggota Polri menggunakan prinsip-prinsip system manajemen mutu dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, agar dapat menghasilkan kualitas anggota Polri yang sesuai dengan perkembangan dan dinamika berbangsa dan bernegara serta memenuhi harapan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

3. Kerjasama dengan lintas sektoral dan masyarakat;
Tatacara kerjasama dengan lintas sektoral berpedoman pada UU No. 2 tahun 2002, Pasal 42, yakni hubungan dan kerjasama Polri dengan badan, lembaga, serta instansi didalam dan diluar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki. Badan/instansi terkait dengan pelaksanaan rekruitmen yakni: Kompolnas, DPR, Universitas/Perguruan Tinggi, Diknas, Dinas Kependudukan, outsourcing sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam setiap tahapan seleksi, Media Massa, LSM dan sebagainya sesuai kebutuhan dalam setiap tahapan pemeriksaan/pengujian.

4. Penggunaan teknologi informasi melalui program komputer;
Digunakan pada kegiatan: pemilihan soal uji akademik, rekapitulasi hasil ujian akademik, aplikasi rumus tes kemampuan jasmani, rumus umur dan domisili, proses penentuan ranking dan penetapan kelulusan.

Sejalan dengan tujuan rencana strategi Polri tahun 2010-2014, yakni partnership/networking building, program unggulan tersebut diatas telah di tingkatkan pada seleksi penerimaan anggota Polri T.A 2010, melalui implementasi prinsip-prinsip rekrutmen dan seleksi anggota Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis, yaitu:

1) optimalisasi pelibatan secara aktif pengawas internal dan eksternal yang independent dalam setiap tahapan seleksi;
2) optimalisasi komitmen dalam menerapkan manajemen kinerja dan mutu, dengan menerapkan standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2008
3) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui program komputer dalam pemilihan soal akademik, rekapitulasi hasil ujian akademik, aplikasi rumus tes kemampuan jasmani, rumus umur, proses penentuan ranking dan penetapan kelulusan;
4) optimalisasi kerjasama dengan lintas sektoral dalam setiap tahapan pengujian/pemeriksaan, seperti: Diknas, outsourcing, Dinas Kependudukan untuk cek keabsahan umur dan KTP catar, untuk mengecek keabsahan ijazah catar dsb.

III. Peningkatan kinerja SDM Polri dalam rekruimen dan seleksi anggota Polri T.A 2011
Dalam rangka meningkatkan kinerja SDM Polri dalam rekruitmen dan seleksi anggota Polri T.A 2011, maka program unggulan dalam rekruitmen dan seleksi anggota Polri tersebut diatas, harus diimplementasikan oleh seluruh personel yang terlibat dalam kepanitian penerimaan dan seleksi anggota Polri, baik ditingkat Panpus maupun Panda pada rekruitmen anggota Polri T.A 2011. Selain itu, perlu dilakukan juga upaya-upaya sebagai berikut:
1. Perbaikan dan penyempurnaan sistem seleksi, diantaranya melalui implementasi model Adapted from the International Society for Performance Improvement;
Model Adapted from the International Society for Performance Improvement, yaitu diawali dari adanya gap atau kesenjangan, langkah selanjutnya dicoba mencari akar penyebab masalah. Jika akar masalah telah ditemukan maka dicari dan dirancang elternatif solusi intervensi, kemudian intervensi terpilih diimplementasikan secara terus menerus dipantau dan kemudian dievaluasi apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Bila belum, maka diulangi kembali sampai menemukan sesuai dengan yang diharapkan. Begitulah dilakukan secara siklus terus menerus. Bila sudah sesuai maka coba lagi untuk menyelesaikan masalah lainnya.
2. Membangun sistem informasi manajemen penerimaan anggota Polri yang handal.
Sistem informasi harus memuat database atau statistik calon anggota Polri, best practices manajemen penerimaan anggota Polri, dan kinerja panitia penerimaan. Akses informasi sangat penting untuk meningkatkan kinerja panitia, serta efektivitas dan efisiensi organisasi. Proses komunikasi memegang peran sangat vital dalam rangka mengkomunikasikan “kebutuhan sesuatu” antara organisasi dan panitia, serta sosialisasi kebijakan dan komitmen pimpinan kepada seluruh panitia.
3. Untuk menjaga agar kebijakan dapat berjalan efektif, sistem pengawasan dan penegakan hukum harus ditetapkan secara jelas dan tegas memuat hak, kewajiban, dan sanksi atas pelanggaran. Sanksi harus ditegakkan secara adil dan konsekuen.
4. Membangun dan mengembangkan brand mark rekruitmen dan seleksi anggota Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis
Meminjam konsep dalam pemasaran ada beberapa hal yang berhubungan dengan merek yaitu brand name (merek nama) dan trade mark (merek dagang). Dikaitkan dengan komitmen dan hasil yang telah dicapai dalam rekruitmen dan seleksi yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis, sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas, bahwa prinsip-prinsip rekruitmen dan seleksi tersebut merupakan mereka yang dimiliki Polri. Argumentasi penulis terkait dengan pendapat tersebut, yaitu sebagai berikuti:
1. Brand name (Asri,1986:217), artinya penggunaan kata, huruf atau kelompok kata-kata dan huruf-huruf yang dapat diucapkan. Penggunaan kata prinsip-prinsip rekruitmen dan seleksi yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis telah diakui oleh MURI dan Sucofindo International Certification Services melalui penghargaan sertifikat ISO 9001:2008 atas komitmen dan prestasi Polri dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut. Ini merupakan fakta sejarah yang tidak boleh dilupakan, sehingga generasi saat ini dan yang akan datang akan terus mengimplementasikan prinsip-prinsip rekruitmen dan seleksi yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis pada penerimaan anggota Polri dan PNS Polri.
2. Police mark merupakan konsep yang penulis munculkan, yang terkait dengan legalitas hukum, berupa kata, huruf atau kelompok kata yang telah diformulasikan dalam produk hukum. Fakta sejarah juga telah mencatat bahwa prinsip-prinsip rekruitmen dan seleksi yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis telah diformulasikan dalam produk hukum, melalui:
a. Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/293/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Pedoman Penerimaan Taruna Akpol;
b. Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/445/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Naskah Sementara Pedoman Penerimaan Calon Brigadir Polisi;
c. Keputusan Kapolri Nomor:Kep/342/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pedoman Penerimaan Perwira Polri Sumber Sarjana.

IV. Penutup
Pesan yang ingin penulis kemukakan dari konsep brand mark rekruitmen dan seleksi anggota Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis adalah agar model penerimaan dan seleksi anggota Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis yang merupakan merek Polri, agar terus dibangun pada proses rekruitmen anggota Polri dan dikembangkan pada rekruitmen PNS Polri. Implementasi membangun, yakni mengadopsi program yang belum dilaksanakan oleh Panitia Daerah, seperti: penyelenggaraan survey kepuasan pelanggan, penyiapan posko pengaduan keluhan pelanggan, penetapan prosedur tanggap darurat, kepastian waktu dan hasil seleksi dapat diukur melalui audit internal. Sedangkan implementasi mengembangkan, yakni rekruitmen PNS Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis agar diwujudkan. Langkah awal yang harus dilaksanakan yaitu menghormanisasikan produk hukum yang terkait dengan rekruitmen PNS Polri saat ini dengan prinsip-prinsip penerimaan yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis melalui revisi produk hukum. Langkah selanjutnya mengimplementasikan ketentuan hukum tersebut pada proses rekruitmen dan seleksi PNS Polri.

 

Home